ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN IDENTITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Penayangan Film Vina Sebelum 7 Hari)

Film berfungsi sebagai media pendidikan dan menyampaikan pesan moral, tetapi akan berbeda ketika sebuah film menggambarkan kisah nyata seorang korban kekerasan seksual dengan mengekspos identitas asli mereka tanpa perlindungan kepada korban. Film "Vina Sebelum 7 Hari" menggambarkan kasus kekerasan seksual di kehidupan nyata yang dialami Vina, dengan adegan pengalaman traumatis korban dan mengungkapkan identitasnya kepada publik. Hal ini berpotensi melanggar norma hukum mengenai perlindungan identitas korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 (d) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Pornografi, dan UU Penyiaran. Meskipun film ini dimaksudkan untuk kepentingan nilai pendidikan dan kesadaran moral, penyajian film tanpa perlindungan yang memadai justru membawa kerugian bagi keluarga Vina dan korban kekerasan seksual lainnya. Penelitian ini menganalisa menggunakan Peraturan perundang-undangan dengan mengintegrasikan konsep ushul fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Mashalih, Hasilnya penulis menyimpulkan bahwa menghindari bahaya psikologis pada korban lebih penting daripada mengejar manfaat pendidikan melalui film ini. Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis, mengkaji aspek peraturan perundang-undangan TPKS, Undang-undang Pornografi, Undang-undang Penyiaran dan prinsip Qowaid Fiqhiyah yang relevan. Menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum Primer, sekunder dan tersier serta menggunakan metode analisis kualitatif data agar bertujuan mengahasilkan penelitian yang lebih akurat. Kata kunci; Hukum, Kekerasan Seksual, dan Perlindungan Identitas.