Implementasi Green Waqf di Indonesia: Dalam Mendukung SDGs 13 & SDGs 15: Ditinjau dengan ESG, ‎Fiqh Bi’ah, dan Hukum Positif

Perubahan iklim dan degradasi lingkungan merupakan tantangan global yang semakin ‎mengancam keberlanjutan kehidupan, ditandai dengan meningkatnya frekuensi bencana alam, ‎deforestasi, penurunan kualitas ekosistem daratan, serta krisis iklim yang berdampak langsung ‎pada kesejahteraan manusia. Dalam konteks tersebut, Sustainable Development Goals (SDGs) 13 ‎dan 15 menekankan pentingnya aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pelestarian ‎ekosistem darat secara berkelanjutan. Namun, implementasi kebijakan lingkungan di Indonesia ‎masih menghadapi keterbatasan, khususnya dalam aspek pembiayaan jangka panjang, kapasitas ‎kelembagaan, serta lemahnya integrasi antara kebijakan lingkungan, keuangan berkelanjutan, ‎dan instrumen sosial keagamaan. Salah satu instrumen yang berpotensi mendukung agenda ‎tersebut adalah green waqf, sebagai bentuk wakaf berbasis lingkungan yang mengintegrasikan ‎nilai spiritual, ekologis, dan ekonomi. Meskipun demikian, praktik green waqf di Indonesia ‎belum berkembang secara optimal akibat belum terbangunnya tata kelola yang kuat, ‎keterbatasan kapasitas nazhir, rendahnya literasi wakaf, serta belum terintegrasinya green waqf ‎secara komprehensif dalam kerangka hukum positif, prinsip Environmental, Social, and ‎Governance (ESG), dan fiqh bi’ah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ‎normatif green waqf dan realitas implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ‎implementasi green waqf dalam mendukung pencapaian SDGs 13 dan SDGs 15, serta mengkaji ‎kesesuaiannya dengan prinsip ESG, fiqh bi’ah, dan hukum positif Indonesia, melalui studi kasus ‎pada Hutan Wakaf Bogor dan Greenwaqf Tamanu yang diinisiasi oleh WACIDS. Penelitian ini ‎juga bertujuan mengidentifikasi kendala institusional, regulatif, dan manajerial dalam praktik ‎green waqf, serta merumuskan arah penguatan tata kelola wakaf berbasis lingkungan. Metode ‎penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. ‎Pendekatan empiris dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan ‎nazhir, perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, Bappenas, serta pakar ‎hukum wakaf dan lingkungan. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan ‎perundang-undangan terkait wakaf, lingkungan hidup, kehutanan, dan keuangan berkelanjutan. ‎Data dianalisis menggunakan thematic analysis dengan bantuan perangkat lunak ATLAS.ti 9.0 ‎untuk mengidentifikasi pola implementasi, kendala, dan relevansi hukum green waqf. Hasil ‎penelitian menunjukkan bahwa implementasi green waqf pada Hutan Wakaf Bogor dan ‎Greenwaqf Tamanu secara normatif telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, fiqh bi’ah, dan ‎kerangka hukum positif Indonesia, serta mencerminkan penerapan prinsip ESG. Hutan Wakaf ‎Bogor berorientasi pada konservasi ekosistem dan perlindungan hutan, sementara Greenwaqf ‎Tamanu mengintegrasikan konservasi lingkungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat ‎melalui wakaf produktif. Namun demikian, dari aspek implementasi, kedua model tersebut ‎belum berjalan secara optimal, terutama akibat keterbatasan kapasitas nazhir, rendahnya literasi ‎dan kompetensi wakaf digital, kompleksitas sertifikasi wakaf, lemahnya manajemen bisnis dan ‎pelaporan keuangan, serta belum kuatnya integrasi green waqf ke dalam sistem kebijakan ‎lingkungan dan keuangan nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa green waqf memiliki ‎potensi strategis sebagai instrumen keuangan sosial Islam dalam mendukung pembangunan ‎berkelanjutan dan kebijakan lingkungan, namun masih memerlukan penguatan regulasi ‎operasional, peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajerial nazhir, digitalisasi tata kelola ‎wakaf, serta penguatan kolaborasi lintas sektor agar dapat diimplementasikan secara efektif dan ‎berkelanjutan.‎